gebraknews.co.id, Batam – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (RI), manggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang penyusunan rancangan revisi PP 142 tahun 2015 tentang kawasan industri dan beberapa rancangan peraturan Menteri Perindustrian turunan dari PP 142 tahun 2015, kegiatan bertempat di Harris Hotel Batam Centre Jumat (19/1/2019)

Kepala bagian hukum dan kerjasama Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri RI Heru Kustanto mengatakan, bahwa agendanya pertama adalah pemaparan rancangan revisi standar kawasan industri. Kedua, pemaparan rancangan mengenai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang standar kawasan industri. Ketiga, penyerahan secara resmi izin usaha kawasan industri (IUKI) untuk PT Bumiabadi Tegarsakti ( kawasan industri eksekutif), PT Bintang prepertindo ( Kawasan industri bintang II), dan PT Sekupang makmur Abadi ( Kawasan Industri Sekupang).

“Khususnya kawasan Industri Batam ini sangat bagus, jika adanya lahan sekira 20 Hektar saja sudah bisa membuka untuk kawasan Industri baru, karena kita Tau bahwa Alokasi untuk Batam Kepri ini, sangat berpotensi apalagi lahan juga masih luas,”terang Heru Kustanto.

Dirjen juga mengungkapkan, bahwa dalam hal ini tentunya semua ingin proses dan kriterianya harus jelas, jangan ada masalah nantinya, setelah tahapan pembangunan kawasan industri berjalan baru ada masalah.

“Sering Kali persoalan status lahan yang menjadi polemik dalam pembangunan sektor industri, ya kita mintalah kepada BP Batam kan ada,”ungkapnya.

Menurut Heru, Pengembangan perwilayahan Perindustrian di Batam ini sangat luar biasa, apalagi banyak perusahaan industri di Batam banyak yang masih berkembang artinya masih tetap jalan, tentu ini apalagi untuk Tahun 2018 ini saya yakin akan ada perkembangan sektor indsutri.

“Intinya kita harapkan Peran BP Batam maupun Pemko, Agar kiranya membantu mengembangkan sektor industri ini,”tutupny. (Fik/Kamal)