Pemerintah Diminta Tegas Hentikan Alih Fungsi Lahan

Gebraknews.co.id, Gorontalo – Sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo terkait alih fungsi lahan di nilai belum efektif. Pasalnya Perda RTRW Nomor 40 / 20II dan Perwako Nomor I4/20I5 Tentang pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Beririgasi Teknis, kenyataannya bukan menekan jumlah alih fungsi lahan tapi justru menambah terus alih fungsi lahan di Kota Gorontalo.

Hal tersebut dapat di lihat dari Rencana Pemerintah Propinsi membangun Islamic Centre di areal lahan produktif seluas I3 Hektare yang berlokasi di Keluruahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Rencana pembangunan tersebut dinilai bertentangan dengan sejumlah aturan yang ada. Bahkan tidak berbanding lurus dengan rencana pemerintah Kota Gorontalo untuk melindungi dan menjamin tersedianya kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang telah ditetapkan melalui peraturan yang ada.

Muat Lebih

Ustad Abdul Kadir Lawero

Ustad Abdul Kadir Lawero selaku Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Kota Gorontalo menuturkan bahwa, alih fungsi lahan produktif untuk dijadikan perumahan dan perkantoran adalah mudharot dan haram hukumnya. Karena akan berdampak pada penurunan produktifitas pangan dan ketersediaan lahan produktif di Kota Gorontalo.

“Jika alih fungsi lahan berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan dan berdampak pada ekologis, itu hukumnya haram,” tutur Abdul Kadir Lawero, Kamis (09/05).

Abdul Kadir pun menjelaskan bahwa Lakpesdam memandang Pemerintah memiliki hak untuk meberikan izin dan membekukan aktivitas alih fungsi lahan yang mengakibatkan mudhorot lebih besar seperti berkurangnya ketersediaan pangan, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan menimpisnya areal resapan air di Kota Gorontalo.

“Bagi kami, hal ini wujud pembelaan kami terhadap ketahanan pangan di daerah dan pembelaan terhadap kelestarian lingkungan, khususnya di Gorontalo, Jadi pemerintah Harus hentikan alih fungsi lahan ini,” tegasnya.

Lanjut Abdul, bahwa aktivitas pembelian lahan produktif di alih fungsikan untuk infrastruktur, menurutnya boleh –boleh saja. Namun pihaknya pada prinsipnya menyatakan bahwa pemerintah harus menghentikan aktivitas alih fungsi lahan yang akan mengakibatkan mudhorot lebih luas.

“Alih fungsi lahan dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan mudhorot (bahaya), tapi Rencana pembangunan Islamic Centre oleh Pemerintah Gorontalo mengesampingkan aspek hukum, sosial, ekonomi dan ekologis,” pungkasnya.

Maraknya alih fungsi lahan produktif di Gorontalo menjadi persolan serius. Jika alih fungsi lahan ini tidak di tekan, hal tersebut dapat berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan di Gorontalo.

(Bachrudin)

Pos terkait