Gebraknews.co.id, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/10/2025). Kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mencegah praktik korupsi di daerah.
Rapat dihadiri oleh Kasatgas Korsupgah Wilayah I.2 KPK RI, Uding Juharudin, beserta jajaran pejabat KPK. Dari Pemerintah Kota Batam tampak hadir Pj Sekretaris Daerah Firmansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yusfa Hendri, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
MCP sendiri menjadi instrumen penting dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, dengan menitikberatkan pada delapan area rawan korupsi. Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi penerimaan daerah, dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Dalam arahannya, Amsakar menegaskan pentingnya percepatan pemenuhan data dan dokumen yang diminta oleh KPK.
“Saya minta seluruh OPD mempercepat pengiriman data dan segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Tolong dikawal dengan baik, jangan ada praktik-praktik yang tidak benar,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim KPK yang terus memberikan pendampingan dan asistensi bagi Pemko Batam.
“Kami berterima kasih atas pendampingan dari KPK. Semangat kita sama, memperkuat tata kelola dan mencegah korupsi sejak dini,” ujar Amsakar.
Wali Kota berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat integritas serta sinergi antara KPK dan Pemerintah Kota Batam.
“Dengan pemantauan berkelanjutan, setiap OPD harus lebih proaktif mengidentifikasi potensi risiko dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi,” tambahnya.
Sementara itu, Uding Juharudin menegaskan bahwa MCP bukan sekadar laporan administratif, melainkan alat ukur penting arah kebijakan pemberantasan korupsi.
“MCP bukan hanya angka di atas kertas, tapi sarana memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurutnya, meski masih ada beberapa dokumen yang dalam proses pemenuhan, secara umum Pemko Batam menunjukkan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. (Dil)
