Gebraknews.co.id, Pasuruan – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS) menggelar Dialog Publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran”, di Pendopo Kota Pasuruan, Minggu (9/11/2025) siang.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi mahasiswa untuk menilai capaian pemerintahan selama setahun terakhir, sekaligus menyoroti kesenjangan antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat daerah.
Ketua pelaksana, Muhammad Qommaruddin, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar ajang kritik, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap perjalanan bangsa.
“Acara ini bukan sekadar forum untuk menilai, tetapi juga ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat sejauh mana janji-janji politik mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa harus menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan peran kontrol sosial.
“Peran kontrol sosial adalah jantung dari gerakan intelektual kampus,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, menekankan bahwa forum ini tidak dimaksudkan untuk menghujat atau memuji buta, tetapi menjadi wadah tinjauan kritis terhadap arah kebijakan nasional.
“Mengapa kami menyebut ‘menjahit’? Karena kami sering merasakan adanya benang yang putus antara keputusan di Senayan dan Istana Jakarta dengan kenyataan yang dirasakan rakyat di gang-gang sempit Kota maupun Kabupaten Pasuruan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, di tingkat nasional masyarakat mendengar proyek strategis bernilai triliunan rupiah, tetapi di daerah masih banyak persoalan mendasar seperti pungutan liar di sekolah.
“Di sinilah urgensi diskusi ini — untuk menjahit kembali benang yang putus itu agar kebijakan nasional benar-benar mendarat di bumi Pasuruan,” imbuh Ubaidillah.
Hadir dalam forum tersebut Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang juga mantan aktivis pers mahasiswa. Ia menyambut baik kegiatan reflektif tersebut dan menilai bahwa evaluasi tahun pertama pemerintahan kini sudah beralih dari tahap visi–misi ke implementasi kebijakan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo–Gibran tengah menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur fisik menuju investasi sumber daya manusia (SDM), demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Sehebat apa pun infrastruktur, yang menjalankan tetaplah manusia,” tegasnya.
Adi Wibowo mencontohkan beberapa program nasional yang telah dijalankan di Pasuruan, seperti Program Makan Siang Bergizi, di mana 7 dari 23 target dapur umum telah beroperasi, serta Program Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat miskin ekstrem.
Namun demikian, ia menantang mahasiswa untuk tidak berhenti pada kritik, tetapi juga hadir memberi solusi.
“Di Kota Pasuruan yang dikenal sebagai kota santri, angka penyalahgunaan narkoba masih tinggi, begitu pula kasus HIV/AIDS. Apakah hal-hal ini sudah menjadi fokus perhatian gerakan mahasiswa kita?” ujarnya menantang.
Ia menutup acara dengan pesan agar mahasiswa tak hanya membangun narasi, tetapi juga turun langsung mendampingi masyarakat.
“Gerakan mahasiswa seharusnya tidak berhenti di ruang diskusi. Ia harus menjadi gerakan pemberdayaan — lewat pendampingan UMKM, edukasi sosial, atau inovasi masyarakat,” pesan Adi Wibowo.
Dialog publik ini menjadi penanda bahwa sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan — bukan untuk saling menegasikan, melainkan menyambung benang kebijakan yang terputus agar pembangunan nasional benar-benar berpijak pada kebutuhan rakyat di daerah.
Adapun kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni : H.M. Nailurrohman, S.IP., M.Pd. (Gus Amak) – Ketua PCNU Kota Pasuruan, Dr. Mochammad Taufiq, M.Pd. – Rektor Uniwara Pasuruan, Dr. Mubarok Muharam, M.IP. – Dosen Universitas Negeri Surabaya, H.M. Rohani Siswanto, S.E., M.M. – Politisi Partai Gerindra.
