Bupati Natuna Ajak Angota DPRD Ramai-Ranai Temui Gubenur Tagih Janji Menyetujui Provinsi Natuna

Natuna – (Gebraknews). Bupati Natuna Drs.H.Abdul Hamid Rizal.M.Si, serahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ranperda pembentukan Kecamatan Pulau Panjang, pembentukan Kecamatan Seluan dan Ranperda perubahan status wilayah sebagian wilayah Kelurahan Sedanau menjadi desa Sedanau Utara, beserta tiga Raperda lainya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DRPD) Kabupaten Natuna. Pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Natuna, Selasa, 15/9/ 2020.

Bacaan Lainnya

Hamid Rizal, pada kesempatan itu menjelaskan. Diusulkannya Raperda pemekaran Kecamatan Pulau Pancang dari kecamatan Subi dan Raperda Kecamatan Seluan yang sebelumnya tergabung pada Kecamatan Bunguran Utara. Merupakan salah satu upaya  kita untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yakni melalui peningkatan pelayanan kesejahteraan, pemberdayaan dia peran serta masyarakat dalam kemajuan Kabupaten Natuna serta memperhatikan daerah pulau terluar, terpencil serta mempersingkat rentang kendali.

” Kepentingan strategis nasional sehingga dia pandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan” ujar Hamid.

Bupati pada kesempatan itu juga mengatakan, perubahan status wilayah sebagian wilayah Kelurahan Sedanau menjadi desa Sedanau Utara . Juga merupakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas wilayah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan sebagian wilayah Kelurahan Sedanau menjadi Desa Sedanau Timur.

Hamid Rizal, degan ungkapan tegas dan lantang pada kesempatan itu, mengajak Anggota DPRD Natuna untuk bersama- sama menemui Gubernur Kepri (Isdianto)., menagih ucapannya, dalam mendukung Natuna menjadi Provinsi Khusus.

“Mari kita ramai-ramai untuk berangkat ke  Tanjung Pinang menemui Gubernur menagih janji yang diutarakanya terkait mendukung dijadikannya Natuna sebagai provinsi sebelum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  serentak 9 Desember  2020 tahun ini”.tegas Hamid.

“Natuna harus harus dimekarkan memjadi propinsi, kalau tak kapan majunya. Kewenangan di wilayahnya terbatas, sementara wilayah kita 99 persen laut, itu tempat kita cari makan, masa orang yang kuasai,” tegas Hamid.

Selain mempersiapkan bahan presentasi untuk di ekspose, Hamid juga telah menghubungi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk bersama ke Kementerian Polhukam.

“ terkait masalah pusat pemerintahqn Propinsi Natuna Anambas. Ibukotamya kita akan serahkan saja kepada pemerintah pusat,  kita siapkan rekomendasinya bahwa kita siap untuk dimekarkan menjadi Propinsi  ” ujar Hamid. ( Red).

 

 

 

 

 

Pos terkait