Gebraknews.com, Natuna- Dalam langkah strategis untuk mempercepat proses pemekaran wilayah, Bupati Natuna Cen Sui Lan menjemput langsung Ketua Komisi II DPR RI ke Batam.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan pembentukan Provinsi Natuna Anambas.
Hadir juga Gubenur Kepri Ansar Hamad, Anggota DPRD Kepri, Mustamin Bakari, Daeng Amhar dan Marzuki. Selain itu hadir juga Sekda Natuna, Boy Wijanarko, Ketua DPRD Natuna Rusdi, Wakil Ketua I DPRD Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah dan sejumlah anggota serta seluruh Pimpinan Forkopimda Natuna, Mantan Bupati Natuna, Daeng Rusnadi, tokoh masyarakat dan pemuda.
Kehadiran Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat aspirasi masyarakat Natuna dan Kepulauan Anambas yang telah lama menginginkan pemekaran provinsi. Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat.
“Kami ingin menunjukkan keseriusan daerah dalam memperjuangkan Provinsi Natuna Anambas. Dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan daerah, sangat penting untuk mewujudkan cita-cita masyarakat kami,” ujar Cen Sui Lan.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda melakukan Diskusi Publik ‘’Percepatan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan’’ bersama tokoh masyarakat, DPRD Natuna, serta perwakilan dari Kepulauan Anambas seksligus mendengarkan aspirasi secara langsung.
Isu pembentukan Provinsi Natuna Anambas telah mencuat sejak beberapa tahun terakhir, didorong oleh letak geografis yang strategis serta potensi ekonomi dan pertahanan yang besar di kawasan perbatasan tersebut.
Dengan kedatangan langsung Ketua Komisi II DPR RI, harapan akan terwujudnya provinsi baru ini kian menguat. Bupati Cen Sui Lan berharap, langkah ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti proses administrasi dan legislasi yang diperlukan.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pemerintah daerah, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kekompakan warga Natuna dan Kepulauan Anambas dalam memperjuangkan pemekaran wilayah.
“Kami melihat bahwa usulan pembentukan Provinsi Natuna Anambas bukan hanya didasarkan pada semangat kedaerahan, tetapi juga pertimbangan strategis nasional, baik dari sisi pertahanan, pelayanan publik, maupun pembangunan wilayah perbatasan,” ungkap Ketua Komisi II DPR R M. Rifqinizamy Karsayuda I saat berdialog dengan masyarakat di Gedung Serindit Ranai, Rabu (23/4/2025).
Ia menambahkan bahwa Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melakukan kajian bersama kementerian terkait dan memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis dapat dipenuhi.
“Kami tidak menjanjikan sesuatu yang instan, tetapi kami berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini agar mendapat perhatian serius di tingkat pusat,” tegasnya.
Rifqinizamy Karsayuda juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga kekompakan dan kelengkapan dokumen pendukung, agar proses pemekaran dapat berjalan lebih cepat dan lancar.
Rifqinizamy Karsayuda mengaku siap berjuang untuk mewujudkan Provinsi Kepulaan Natuna Anambar
“Cuma saya minta juga sama Pak Gubernur dan Bu Bupati agar rajin-rajin publikasi terkait urgensi pembentukan provinsi ini agar kami juga terbantu dalam memperjuangkannya di DPR,” pintanya.
Menurutnya, ada tiga faktor penting pembentukan Provinsi Kepulaan Natuna Anambas tersebut. Yang pertama wilayah Natuna berada di border tedepan berbatasan dengan delapan negara.
Hal ini menjadi dasar penting pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna Anambas karena perbatasan itu selain mengandung potensi kekayaan juga mengandung potensi ancaman yang besar.
Yang kedua, potensi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting dalam kaitannya dengan kesejahteraan sebagai kata kunci supaya tidak menimbulkan disparitas yang lebar antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
Yang terakhir, kaitannya dengan keperluan akselerasi pembangunan di daerah, terutama sekali di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas.
“Maka dari itu aspirasi ini harus diakomodir dan dapat diterima sebaik mungkun supaya kita tidak menyesal nanti oleh sebab peluang-demi peluang jadi hilang di wilayah ini,” tandasnya.
Sementara itu Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Hamad turut menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran wilayah menjadi Provinsi Natuna Anambas. Menurutnya, pemekaran ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada percepatan pembangunan daerah, tetapi juga penguatan posisi geopolitik Indonesia di wilayah perbatasan.
“Pemerintah Provinsi Kepri secara prinsip mendukung aspirasi pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Wilayah ini memiliki potensi besar dan posisi yang sangat strategis dalam konteks pertahanan negara dan pengelolaan sumber daya alam,” ujar Ansar Hamad.
Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Kepri siap memberikan dukungan administratif dan koordinatif dalam proses pengusulan provinsi baru, termasuk melibatkan perangkat daerah untuk membantu penyusunan kajian akademik dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan DPR RI.
“Kami percaya, jika ini terwujud, akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat Natuna dan Anambas, tetapi juga bagi stabilitas dan pemerataan pembangunan di kawasan barat Indonesia,” pungkasnya. (Dar)
