Bupati Natuna Jelaskan Hasil Pertemuan Dengan Kemenko Polhukam dan Komisi IX DPR RI

Natuna (Gebraknews)-Bupati Natuna, H Abdul Hamid Rizal, bersama DPRD Natuna menggelar Komfersi Pers terkait dampak obeservasi WNI dari Wuhan, China di Kabupaten Natuna.

Komforsi Pers ini menjelaskan hasil pertemuan antara Pemerintah Daerah Natuna dengan Pemerintah Pusat melalui Kemenkopolhukam dan Komisi IX DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

Komfersi Pers di tersebut dihadiri, Bupati Natuna Abudul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Sekretaris Daerah Natuna, Wan Siswandi, dan seluruh stakeholder, termasuk media nasional dan lokal di ruangan Rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, kamis (6/2/2020)

Bupati Natuna Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Hj Ngesti Yuni Suprapti dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra

Dalam Konfrensi Pers, Bupati Hamid Rizal menjelaskan bahwa hampir semua tututan dari masyarakat Natuna akan di penuhi oleh Pemerintah Pusat.

Baik permintaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Natuna, keinginan agar Menkes berkantor di Natuna selama WNI dari Wuhan di Observasi dan di bangunnya posko-posko kesehatan serta peningkatan RSUD dari tipe C menjadi tipe A.

Namun demikian untuk keinginan agar para WNI dari Wuhan dipindahkan dan di Observasi di lepas pantai menggunakan kapal perang hal ini tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Pusat karena akan melanggar HAM dan ketentuan dari WHO.

“Selain itu keadaan iklim Natuna yang tidak menentu juga menjadi pertimbangan akan pemindahan WNI yang di Observasi ke kapal, Natuna dengan intensitas angin yang cukup kencang disertai ombak yang cukup tinggi tentu saja akan mempengaruhi kesehatan para WNI dari Wuhan apalagi mengingat mereka buka orang yang biasa di laut,” Jelas Hamid.

Melalui kesempatan ini tambah Hamid Rizal, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, memastikan jika 243 WNI Asal Cina yang di karantina dan obaervasi di Natuna merupakan warga sehat.

“Kementerian Kesehatan memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China adalah warga sehat, bukan yang terjangkit virus Corona,”kata Hamid Rizal.

Penempatan WNI ini kata Hamid Rizal lagi telah melalui standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia.

“WNI yang di observasi atau di karantina di Natuna telah melalui SOP dari badan Kesehatan Dunia (WHO). Dan juga telah melalui mekanisme yang berlaku, seperti telah di Scineer dan tes kesehatan standar lainnya,” kata Hamid Rizal.

Jadi diimbau kepada warga Natuna untuk tak khawatir atas penularan Virus Corona yang saat ini meresahkan warga Natuna.

“Mari kita dukung aksi kemanusiaan ini. Dan kita harapkan agar masyarakat tidak khawatir atas penempatan WNI tersebut di Natuna. Mari kita serahkan penanganan WNI itu kepada pemerintah sesuai prosedur WHO,” ujar Hamid Rizal.

Konfrensi Pers juga di Hadiri Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Wakil I DPRD Daeng Ganda Rahmatullah, Wakil II Jarmin Sidik, Sekda Natuna Wan Siswandi, Ketua KNPI Haryadi, Para FKPD, Pimpinan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh (Red)

 

 

Pos terkait