Bupati Natuna Mengikuti Rapat Dengan  Mengkopolhukam  Pakai Vicom

Natuna (Gebraknews)-Bupati Natuna, Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si, menghadiri acara pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia, nomor 6 tahun 2020.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Daerah Kabupaten Natuna, di jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis(13/08/2020).

Bacaan Lainnya

Ikut menghadiri beberapa anggota FKPD dan Asisten tata pemerintahan dan dipimpin langsung oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.

Pelaksanaan kegiatan itu juga diikuti Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Wakapolri, Wakil Kepala BIN, Kepala BNPB dan Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia beserta Forkopimda.

Dalam pembahasan kali ini antara lain ialah terkait dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 6 tahun 2020, untuk mengawal secara khusus penerapan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan itu, Mahfud MD, ketika membuka rapat menyampaikan bahwa Covid – 19 ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhirnya.

Sementara, ada tuntutan tentang kenormalan yang baru atau keinginan untuk memulai kehidupan yang baru dalam tengah-tengah pandemi ini.

Untuk itu, kata Mahfud, peran pemerintah sangat diharapkan dalam mengawasi masalah disiplin protokol dalam lingkungan masyarakat.

“Dengan berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikeluarkan oleh Presiden RI,” ucap Mahfud.

Sementara, Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa, point penekanan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah para gubernur, bupati dan walikota diminta untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan.Dirinya juga berharap kepada kepala daerah agar segera menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan, kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Tito Karnavian menambahkan, adapun tugas Mendagri dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah, melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Kemendagri juga ditugaskan untuk memberikan pedoman teknis, melakukan pendampingan, membangun koordinasi dan sinkronisasi kepada pemda provinsi dan pemda kabupaten atau kota dalam menyusun peraturan gubernur atau peraturan bupati dan walikota, untuk menetapkan regulasi penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran protocol kesehatan di daerah.

“Kemendagri juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada menkopolhukam minimal satu kali dalam satu bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” terang Tito Karnavian.

Sebelum mengakhiri acara tersebut, selaku pembuka acara, Mahfud sempat mengatakan bahwa, koordinator didaerah dipimpin oleh kepala daerah.

“Sedangkan untuk koordinator di lapangan dipimpin oleh Kapolda dan Kapolres didaerah masing-masing, ungkapnya.

Ia juga kembali menjelaskan bahwa, penerapan untuk tahap awal akan bersifat pembinaan dan pendisiplinan.

“Namun, apabila aturan ini sudah diterapkan dilapangan, yang bisa menindak adalah pihak kepolisian, sebab masuk kedalam tindak pidana umum,” pungkasnya. (Red)

 

Pos terkait