DPRD  Hering Dengan Kasat Narkoba Polres Natuna Wacana Pembentukan BNNK

Natuna (Gebraknews)- Dalam Waktu dekat Pansus B DPRD Natuna segera akan memanggil pihak Bandara Lanud Raden Sadjad Natuna dan Lanal Ranai guna membicarakan terkait pintu masuk Narkoba ke Kabuaten Natuna. Dengan banyaknya pelabuhan tikus yang berbeda di Natuna yang mana Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang jaraknya berjauhan dengan Ibu Kota Kabupaten Natuna.

DPRD Kabupaten Natuna telah membentuk Pansus B dan melakukan hearing bersama beberapa pihak terkait dalam hal membahas terkait Raperda  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Bacaan Lainnya

Maraknya peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Natuna saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya kasus penyalahgunaan Narkoba yang berhasil diungkap oleh petugas, baik statusnya sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dan, sebagian dari para tersangka itu masih dalam proses BAP atau yang sudah P21, maupun yang sudah di vonis oleh pengadilan Negeri Ranai Natuna.

Ditenggarai akan berpotensi menyebabkan over kapasitas daya tampung ruang sel yang ada di polsek, polres maupun yang ada di lembaga Kejaksaan Natuna, mengingat hingga saat ini Kabupaten Natuna belum memiliki Gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus bagi para napi yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan hal ini, DPRD Kabupaten Natuna telah membentuk Pansus B dan melakukan hearing bersama beberapa pihak terkait dalam hal membahas terkait Raperda P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba), yang dilaksanakan di Ruang Pansus DPRD Kabupaten Natuna, Selasa (04/08), malam.

Erwan Heriyadi Ketua Pansus B DPRD Kabupaten Natuna

Dalam sambutannya, Ketua Pansus B, Erwan Heriyadi menjelaskan bahwa terkait dibentuknya Pansus tersebut guna mendengarkan saran pendapat dan usulan dari peserta yang hadir, dalam rangka menyikapi perkembangan yang terjadi terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Natuna, termasuk pentingnya mengaktualisasikan pembangunan Gedung BNNK di Kabupaten Natuna.

Kasat Narkoba Polres Natuna AKP Ahmad Dahlan Lubis, didampingi Kanit 1 Sat Narkoba Polres Natuna Aipda Teddy Saputra saat mengikuti hering Pansus B DPRD Natuna terkait Program P4GN di Kabupaten Natuna

Sementara itu terkait berbagai kendala yang dihadapi saat ini oleh pihak Polres Natuna, dalam rangka upaya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba, mendapat tanggapan dari pihak anggota Pansus B Hendri FN, yang langsung menjanjikan akan membawa permasalahan kendala yang dihadapi oleh Polres Natuna itu pada tingkat Provinsi.

“Kedepan kita sama-sama mencari refrensi ke Provinsi dalam hal pembentukan BNNK di Natuna,” ujar Hendri FN.

Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Natuna AKP Ahmad Dahlan Lubis, sempat menyampaikan bahwa kendala lainnya yang dihadapi oleh pihaknya dalam rangka melaksanakan penyuluhan terkait Bahaya Narkoba yakni adanya ketidak adanya anggaran.

Kanit 1 Sat Narkoba Polres Natuna Aipda Teddy Saputra saat memaparkan keperhatinan atas perkembangan Narkoba di Natuna

“Oleh karena itu kami berharap kepada Anggota Dewan ini agar kami di bantu anggaran untuk giat penyuluhan,” ujar AKP Ahmad Dahlan.

Kanit 1 Sat Narkoba Polres Natuna Aipda Teddy Saputra saat memaparkan keperhatinan atas perkembangan Narkoba di Natuna

Lebih lanjut, Kanit 1 Sat Narkoba Polres Natuna Aipda Teddy Saputra mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung terbentuknya BNNK di Kabupaten Natuna, mengingat selama ini dalam cara penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi para pengguna dilakukan melalui proses disik dan dipidanakan.

“Karena ada keterbatasan belum memiliki tempat rehabilitasi, sehingga para pengguna tersebut yang seharusnya di rehab, akhirnya ketika mereka tertangkap langsuung dipidanakan,” jelas Aipda Teddy Saputra.

Selain itu Aipda Teddy juga menyinggung terkait masalah pembangunan Gedung BNNK, yang menurutnya tidak perlu rekomendasi dari Polres akan tetapi opsi tersebut diserahkan sepenuhnya ke pada pihak Pemda.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Natuna Wan Aris Munandar menyampaikan, bahwa kedepan guna meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba selain bersama-sama dengan para steakholder terkait mencari referensi dalam upaya pembentukan BNNK di Kabupaten Natuna, juga perlu untuk lebih diperketat jalur masuk ke wilayah Natuna yang melalui bandara dan pelabuhan.

Sementara Kepala Badan Kesbangpol Natuna yang diwakili oleh Tri Agung Prawira menyebutkan bahwa dalam amarannya terkait Pembentukan P4GN ini tetap harus mengacu berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2019.

“Tahapannya setelah pembentukan BNNK, lalu bisa membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Polres dan Bakesbangpol dan setelah peraturan daerahnya terbentuk baru dibuat Perbub guna membentuk Tim Gugus Tugas,” ujarnya seraya memastikan bahwa untuk lahan pembangunan Gedung BNNK sudah harus disiapkan oleh Pemda Kabupaten Natuna.

Hadir dalam kegiatan hering Pansus B DPRD Natuna tersebut diantaranya, Ketua Pansus, Erwan Heriyadi dan empat anggota pansus diantaranya Wan Aris Munandar, Erimarka, SE, dan Hendri FN serta dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Natuna Drs. Muhtar Achmad M.Eng, Kepala Bagian Hukum Setda Natuna Astuti SH, MH, Sekretaris Bakesbangpol H. Ismail, Kasat Narkoba Polres Natuna AKP Ahmad Dahlan Lubis, Kanit 1 Sat Narkoba Aipda Teddy Saputra, Kabid Poldagri Bakesbangpol dan Kasubbid Kerjasama Intelijen Bakesbangpol Tri Agung Prawira.(Red)

 

Pos terkait