Kantor BPP Mandiangin Kekurangan Tenaga Staf dan PPL

 

Gebraknews.co.id, Sarolangun — Hamidi, Pelaksana Tugas (Plt) Koordinator di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Mandiangin, menyatakan bahwa pihaknya masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan program kerja. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah tenaga staf kantor dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Bacaan Lainnya

“Meski memiliki rencana program yang harus dilakukan, kami masih terbentur pada aturan yang ada. Namun demikian, kami tetap berkomitmen untuk meneruskan kebijakan yang telah ada di era sebelumnya,” ujar Hamidi saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (7/1/2025).

Hamidi mengungkapkan bahwa saat ini kantor BPP Mandiangin hanya memiliki tiga tenaga staf kantor ditambah satu penjaga. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“Untuk mendukung perjalanan teknis, kami membutuhkan tambahan tenaga staf kantor. Dengan hanya tiga staf saat ini, tentu saja kinerja menjadi kurang maksimal,” tegasnya.

Selain itu, Hamidi menyebut pihaknya tengah berupaya menata lingkungan sekitar kantor dengan menjadikannya sebagai kebun ketahanan pangan. Namun, upaya ini dilakukan secara perlahan karena idealnya dikelola oleh seorang manajer kebun yang ditunjuk langsung oleh dinas terkait.

“Kami belum memiliki manajer kebun, sehingga pekerjaan ini menjadi tantangan tambahan bagi kami,” tambahnya.

Tidak hanya kekurangan tenaga staf kantor, jumlah PPL di Kecamatan Mandiangin juga jauh dari ideal. Saat ini, hanya ada lima PPL yang bertugas di kecamatan dengan 18 desa tersebut.

“Seharusnya, untuk optimalisasi program penyuluhan, satu desa memiliki satu PPL. Artinya, kami masih membutuhkan 13 PPL lagi untuk memenuhi kebutuhan,” jelas Hamidi.

Ia menambahkan, peran PPL sangat penting dalam mentransfer ilmu kepada petani di desa, sehingga kekurangan tenaga ini berdampak signifikan terhadap realisasi program pertanian.

Hamidi berharap, ke depan kekurangan tenaga teknis ini dapat diatasi dengan mengisi posisi kosong menggunakan lulusan Pendidikan Profesi Pertanian (PPK).

“Dengan jumlah tenaga teknis yang memadai, program ketahanan pangan yang kami jalankan akan lebih optimal,” pungkasnya.

Penulis: Mara
Editor: R. Piliang

Pos terkait