0

GebrakNews.co.id, Batam – Terkait rencana Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk meleburkan BP dan Pemko Batam yang mana jabatan Kepala BP Batam, dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam santer menjadi perbincangan masyarakat Batam dalam dua hari ini.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra, pasalnya berbagai pihak menilai diambilnya keputusan ini tampa menyerap suara daripada para pengusaha dan masyarakat Batam yang notabene sangat lebih tahu tentang kondisi Kota Batam. Selain itu, kepemimpinan Pemko Batam untuk mengakomodir pekerjaan dan kewenangan BP Batam juga masih diragukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima Ormas Kepri Bersatu, Bobi Candra.
Menurut Bobi, kebijakan Menko Perekonomian Soal Batam ini dinilai masih rancu.
” Kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution menurut saya masih rancu, karna jika Pemko Batam dan BP dileburkan menjadi jadi satu, dalam hal ini jabatan Kepala BP dirangkap secara Ex-officio oleh Walikota Batam secara otomatis pastilah salah satu harus dihilangkan. Namun nyatanya pihak mereka menyebut BP tidak dihilangkan, ini kan membuat rancu.
Selain itu, terkait kepemimpinan BP Batam, kenapa harus tergesa-gesa memutuskan, toh kepemimpinan kepala BP Batam saat ini baru berjalan setengah waktu dari yang ditentukan,” Ujar Bobi kepad awak media ini di bilangan Kepri Mall, Kamis(13/12/2018).

Bobi juga menilai bahwa Pemko Batam belum mampu secara keseluruhan mengemban tugas yang di pegang oleh BP Batam saat ini, sehingga Batam belum bisa terlepas dari BP itu sendiri.
” Jika kewenangan BP Batam diserahkan ke Pemko, Jujur saja Pemko masih belum mampu mengemban pekerjaan dan kewenangan BP Batam. Pemko saat ini belum memiliki SDM seperti yang dipunyai oleh BP, karna BP diisi oleh para tenaga Profesional. Selain itu terkait rangkap Jabatan Walikota Batam yang bakal digadang-gadang juga menjabat sebagai Kepada BP Batam itu sudah menyalahi UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 76 Ayat 1 yang mana berbunyi Kepala Daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya seperti yang ditetapkan undang-undang,” papar Bobi.

“Banyak masukan dari masyarakat,” kata Bobi lagi, ” BP Batam jangan dihilangkan atau disatukan dengan Pemko, namun pemerapan  UWTO lah yang harus dikaji ulang. Selain itu, terkait percepatan pertumbuhan Ekonomi, konsepnya lah yang harus ditajamkan kembali. Kita bisa melihat bahwa kepemimpinan BP Batam saat ini sudah membawa sedikit perubahan, tunggu saja sampai berakhirnya kepemimpinan Lukita ini, Jika tidak sesuai sesuai target yang ditentukan, barulah bisa dikatakan dia gagal,” ujar Bobi.

Bobi berharap pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Pemerintah Pusat harus mengkaji ulang kebijakannya ini, demi perkembangan kota Batam yang lebih baik,” tutup Bobi.

Penulis: Ifan


Like it? Share with your friends!

0

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format