Ketua DPRD dan Bupati Minta Presiden RI Jadikan Natuna Provinsi Khusus

Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra

Natuna (Gebraknews)-Ketua DPRD Natuna Andes Putra dan Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal setuju wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi khusus Natuna dan Anambas

“Saya ini kan dipilih oleh rakyat, tidak etis jika rakyat saya menginginkan agar Natuna jadi Provinsi lalu saya menolak,” katanya di sela pembukaan Forum Rembuk Bersama Pemekaran Natuna Menuju Provinsi di Sekolah Tinggi Agam Islam (STAI) Natuna Komplek Masjid Agung NGU, Ranai, Kamis (23/1/2020)

Bacaan Lainnya

Bupati-Natuna-H-Abdul-Hamid-Rizal-menyambut-kedatangan-Presiden-Joko-Widodo-di-Kabupaten-Natuna

Menurut Politi Partai Aman Nasional ini mengatakan, Natuna memang sangat layak menjadi Provinsi, hal ini karena Natuna berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga.

Selain itu dengan keadaan Geografis Natuna yang didominasi oleh laut maka Natuna menjadi Provinsi adalah hal yang sangat perlu, apa lagi mengingat dengan bergulirnya peraturan yang hanya memberikan kewenangan Pemda mengelola hanya sampai batas bibir pantai tentu saja hal ini sangat merugikan Natuna sendiri.

Ketua DPRD Natuna Andes Putra memberi keterangan Pers masalah Wacana Provinsi Natuna

“Apa yang kita akan mengelola aset-aset berharga Natuna yang berada di laut, sedangkan regulasi kewenangan kita hanya sebatas bibit pantai tentu hal ini sangat merugikan kita yang berada di Natuna, untuk itu saya rasa Natuna menjadi Provinsi sangat lah di perlukan,” ujar Andes.

Andes juga mengingatkan, keinginan masyarakat ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok saja.
“Saya sangat berharap momen ini tidak dipolitisir, jangan jadikan ini seolah olah karena perjuangan sendiri, mari kita sama-sama menyuarakan ini ke pemerintah pusat,” ujar Andes.
Andes mengajak semua pihak untuk berjuang bersama, Ia juga menghimbau semua pihak mari menyatukan pikiran dengan mengabaikan ego pribadi dan menjadikan perjuangan tersebut atas nama masyarakat Natuna.
“Ini ada wacana menjadikan Provinsi Natuna dan Anambas, artinya tidak hanya kepentingan masyarakat Natuna saja, mari kita saling merangkul,” kata Andes.
Adanya langkah pemerintah pusat untuk Natuna dengan membuat program-program secara khusus, Ia menyambut hal itu dengan baik.
“Kita butuh wewenang lebih luas lagi, jangan serba khusus hanya bidang tertentu saja, kalau bisa provinsi ya kita minta provinsi, Papua bisa ya kita coba mengikuti dari belakang,” tegas Andes.
Sementara itu Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal tidak ambil pusing tidak setujunya Plt Gebernur Kepri, Isdianto Natuna menjadi Provinsi.

‘’Saya sudah yakin Gubenur Kepri tidak setuju Natuna jadi Provinsi. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo mau menjadikan Natuna menjadikan Provinsi khusus atas kepentingan Negara kita sangat mengharapkan seperti itu,’’kata Hamid Rizal seusai melanti 33 kepala desa, Rabu (22/1/2020)

Hamid Rizal menjelaskan, Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara di Asia. Sehingga akan sangat rawan sekali terhadap adanya gangguan dari negara asing.

Dengan ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Provinsi Khusus, otomatis wilayah pertahanan diwilayah tersebut juga akan diperbesar. Apalagi, baru-baru ini wilayah perairan Laut Natuna Utara dihebohkan oleh keberadaan puluhan kapal nelayan China yang dikawal oleh Coast Guard nya, untuk mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah Indonesia.

Hal itu menandakan adanya tingkat kerawanan pelanggaran kedaulatan NKRI, yang sangat tinggi diperairan sebelah utara selat karimata tersebut.

“Masak kita daerah rawan tak setuju jika daerah diperbesar. Berarti mereka tidak setuju jika wilayah pertahanan diperbesar,” kata Hamid Rizal.

Mengenai adanya moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB),Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Kepri itu menyebutkan, bahwa Natuna tidak termasuk diantara daerah yang tidak bisa dimekarkan atas moratorium tersebut.

Karena sambung Hamid, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, moratorium tidak berlaku bagi daerah yang menjadi kepentingan strategis pembangunan nasional. Kriteria tersebut berlaku bagi daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar, demi untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI.

Salah satu kriteria kepentingan strategis nasional, yang diatur didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kita tak perlu mengikuti moratorium. Moratorium tetap jalan terus. Tapi berdasarkan undang-undang, daerah perbatasan dikecualikan. Kita masuk kedalam kriteria itu. Jadi usulan pemekaran Natuna menjadi Provinsi tidak bisa dibantah, karena itu perintah undang-undang,”tegas Hamid Rizal (Red)

 

Pos terkait