Gebraknews.co.id, Pasuruan — Polemik pengurangan bonus atlet peraih medali Porprov IX Jawa Timur 2025 di Malang Raya dan Kota Batu terus bergulir. Kebijakan tersebut memicu kekecewaan atlet karena dinilai berpotensi menjadi preseden buruk bagi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah.
Sejumlah atlet menyatakan, untuk mencapai podium pada ajang multievent tingkat provinsi itu, mereka harus melalui proses panjang dan penuh pengorbanan. Selain menjalani latihan intensif, tidak sedikit atlet yang mengeluarkan biaya pribadi untuk menunjang performa, mulai dari pembelian vitamin hingga perlengkapan pertandingan.
Kondisi itu, menurut para atlet, dilakukan demi memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di ajang Porprov.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Mukhamad Yasin, mendesak kepala daerah melakukan perombakan menyeluruh di tubuh birokrasi. Ia menilai lambannya respons pemerintah terhadap sejumlah persoalan, termasuk pemangkasan bonus atlet, menjadi cerminan lemahnya koordinasi internal.
Pernyataan itu disampaikan Yasin saat ditemui di kediamannya, Sabtu (28/2/2026) sore. Ia mengaku prihatin terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai belum berjalan optimal dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Yasin, pembahasan anggaran sebelumnya antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah tidak mengarah pada pengurangan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya sektor olahraga. Ia menyebut terdapat efisiensi sekitar Rp2 miliar yang seharusnya dapat difokuskan untuk kepentingan publik.
“Kalau ingin serius membenahi, harus ada radical break, perombakan total,” tegas politikus senior PKB Kota Pasuruan itu.
Ia menilai persoalan muncul akibat kurang cepatnya pimpinan daerah dalam mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim internal. Dampaknya, sejumlah program dinilai tidak berjalan maksimal.
Yasin mengibaratkan pemerintahan saat ini seperti kendaraan baru dengan sopir baru, namun masih menggunakan mesin lama. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tidak akan efektif tanpa pembaruan sistem serta sumber daya manusia yang kompeten.
Ia juga menyoroti masih kuatnya pola lama dalam tata kelola birokrasi. Karena itu, ia mendorong perombakan menyeluruh di setiap bidang agar memiliki semangat dan kapasitas baru.
Meski mengakui kepala daerah memiliki visi dan misi pembangunan yang tinggi, Yasin menilai dukungan teknis dan pendamping internal belum sepenuhnya sejalan. Tanpa pembenahan struktur, target pembangunan lima tahun ke depan dinilai sulit tercapai.
“Rombak total dan perbarui dengan tim yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, pimpinan birokrasi perlu menegaskan kembali fungsi masing-masing perangkat daerah agar tidak bekerja setengah hati dalam menjalankan roda pemerintahan. (Ichwan)
