Kisruh Menyonsong Penerimaan Peserta Didik Baru  2018

GebrakNews.co.id. Batam – Tengahi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dewan pendidikan bekerja sama dengan Dinas pendidikan menyelenggarakan Focus group discussion menyonsong PPDB 2018 yang bertempat di Hotel  Pusat imformasi haji (PIH) Batam centre (29/03/2018).

Diskusi ini di hadiri oleh Anggota DPD RI Drs. H. Hardi Selamat Hood,Muslim bidin, Kepala Dinas Pendidikan,Sudirman diyanto, Ketua Dewan Pendidikan dan seluruh perwakilan komite sekolah SD SMP dan SMA sederajat baik negeri maupun swasta.

Dalam sambutan, Ketua Dewan pendidikan Sudirman diyanto mengatakan tujuan kita diskusi adalah untuk menampung seluruh aspirasi masarakat mau pun pihak komite bagaimana caranya agar PPDB tahun ini berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya.

“kita akan rekomendasikan ke pemerintahan kususnya dinaspendisikan untuk menginstruksikan ke pihak sekolah agar penerimaan murib baru harus sesuai dengan permendikbud No 17 tahun 2017 agar sekolah swasta juga merasa terperhatikan”, ujarnya

Sudirman berharap kepada orang tua yang mampu sekolahkan lah anaknya di swasta jangan lagi di negeri.

Dalam kesempatan yang sama Hardihood juga mengatakan dalam penerimaan murid baru kita harus mengikuti mekanisme yang ada sesuai Permendikbud.

“Memang ditahun tahun sebelumnya banyak kendala dan masalah dalam PPDB karena banyaknya titipan dari orang orang yang mengatasnamakan pejabat setempat, tokoh masarakat bahkan ada yang memakai jalan sogok” Ujarnya.

Disini saya berharap semua kekisruhan ini tidak terjadi lagi di PPDB 2018 karena akan mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di kota Batam dan saya menghimbau kepada pihak pihak terkait untuk tidak nelanggar aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Hal senada juga di keluhkan oleh semua perwakilan komite dan peserta yang hadir.

“Kami tidak berdaya menghadapi pejabat atau ormas dan tokoh masarakat yang memaksakan kehendak nya untuk memasukkan anaknya di sekolah yang mereka inginkan”, ujar salah satu peserta

Sementara tim cyber pungli Polresta Barelang  IPTU. Sudarso mengomentari, sebenarnya cyber pungli itu adalah bahasa yang salah kaprah, yang ada di KUHP itu gratifikasi dan pemerasan yang di tujukan kepada stakeholder yang menjabat kususnya di pelayanan publik.

“Jadi kalau memang ada yang mengetahui adanya imformasi gratifikasi atau pemerasan yang di lakukan oleh pihak penyelenggrara negara kususnya pelayanan publik boleh langsung menghubungi kami di 0812 6666 32 nanti kami akan kangsung menindak lanjutinya” Pungkasnya. (Kamal)

BAGIKAN