KPUD Tetapkan, ASN dan DPR Calon Bupati Harus Mudur

Natuna (Gebraknews)Tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 dimulai akhir bulan ini. Tak hanya politisi, ASN pun bisa ikut bertarung selama memenuhi syarat.

Bagi yang ingin mencalonkan diri, KPU menegaskan sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, ASN dan DPR harus mengundurkan diri.

Bacaan Lainnya

“Tak ada aturan terbaru. Masih yang lama bahwa semua ASN dan DPRD  yang ingin terlibat di politik praktis wajib mundur,”  kata Komisioner Devisi Teknis KPUD Natuna, Risno didamping dua orang komesioner, Ketua Komisi Hukum dan Pengawasan Musalip dan Ketua Devisi Program dan Data, Soimin dalam jumpa Pers di Kantor KPUD Natuna, Jum’at (6/12/2019.

Lalu bagaimana jika ada ASN yang sudah mendeklarasikan diri atau bahkan mendaftar ke partai politik untuk maju pada pencalonan kepala daerah?

Risno mengatakan, deklarasi dan mendaftar ke parpol masih dibolehkan. ASN mundur setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. ‘’Sah-sah saja. Karena dia belum ditetapkan sebagai calon .Tinggal masyarakat yang menilai jika ada ASN seperti ini,” kata Risno.

Risno menegaskan, pada saat pendaftaran nanti, pihaknya akan melakukan verifikasi langsung kepada pasangan calon. Termasuk yang maju berlatar belakang sebagai ASN dan DPRD.

“Jika tak mundur. Otomatis dicoret. KPU tak akan berani menetapkan,” tambah Risno.

Berbeda dengan calon petahana. Dia menerangkan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, calon petahana yang mencalonkan diri kembali, harus mengambil cuti di masa kampanye.

Sesuai PKPU Nomor 15 tahun 2019, tahapan kampanye sendiri digeber tiga hari setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Untuk calon peseorangan Risno menjelaskan,  jumlah dokumen dukungan sebanyak 5.620 pendukung yang tersebar paling sedikitnya di delapan kecamatan .

“Jadi untuk calon perseorangan ini waktu pendaftaranya dari 3 sampa 16 Desember 2019. Waktu penyerahan dokumen selama lima hari dimulai sejak tanggal 19 hingga 23 febuari 2020. Kemudian untuk jumlah dukungan minimal 5.620 dukungan yang terdiri dari 8 kecamatan,”jelas Risno. (Red)

 

 

 

Pos terkait