Gebraknews.co.id, Batam – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pentingnya mewujudkan pembangunan Jembatan Batam–Bintan (Babin) sebagai proyek strategis nasional yang dinilai akan membawa dampak besar bagi konektivitas dan perekonomian Kepulauan Riau.
“Impian membangun Jembatan Batam–Bintan harus kita wujudkan bersama. Ini bukan sekadar proyek besar, tapi simbol keterhubungan antarpulau di provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura,” ujar Lasarus menanggapi harapan Gubernur Kepri Ansar Ahmad agar proyek tersebut segera terealisasi.
Dalam kunjungan kerja reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 ke Kepri, Lasarus bersama rombongan Komisi V DPR RI meninjau sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, termasuk rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kepri terlaksana dengan baik serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Lasarus, Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung percepatan pembangunan Jembatan Batam–Bintan sebagai bagian dari prioritas nasional yang akan memperkuat daya saing wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia.
Ia menyebut nilai investasi proyek yang diperkirakan mencapai Rp16 triliun relatif kecil dibanding dampak ekonomi jangka panjang yang akan dihasilkan.
“Kita hanya perlu kemauan politik dan kerja keras bersama agar pembangunan ini benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Lasarus menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek-proyek vital seperti ini agar seluruh program pembangunan nasional di daerah berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Jika daerah maju, maka Indonesia juga akan ikut maju,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua III DPRD Kepri, sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri, Bupati Natuna, Wali Kota Tanjungpinang, serta perwakilan dari BP Batam. Dari mitra kerja Komisi V DPR RI turut hadir perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, BMKG, Basarnas, dan berbagai instansi lainnya.
(M. Holul)
