Menkopolhukam Rapat Dengan Bupati dan Ketua DPRD Natuna, Bahas Tuntutan Masyarakat

Natuna(Gebraknews)-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerima Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, Ketua KPNPI Natuna , ketua KNPI dari Natuna, Pemuda Pancasila Natuna, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020)

Kedatangan rombongan Bupati Natuna ini  untuk memnbahas tentang adanya penolakan dari masyarakat Natuna terhadap pemilihan wilayah mereka sebagai lokasi observasi WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, Cina, menyusul merebaknya virus Corona di Wuhan China.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut tersirat bahwa masyarakat Natuna sangat khawatir  dengan dikarantinanya para WNI di Natuna setelah dievakuasi dari Wuhan, China, nantinya mereka ikut terpapar.

Mendengar keresahan masyarakat Natuna yang disampaikan oleh Bupati Natuna ini, Menkopolhukan Mahfud Md menjelaskan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesehatan dan keamanan masyarakat Natuna.Hal ini, Lanjut Mahfud MD, hanyalah miskomunikasi sehingga timbul kesalahpahaman.

“Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, pemerintah akan menangani dengan secermat-cermatnya masalah yang sedang berlangsung dan komunikasi akan terus dilakukan dengan masyarakat Natuna,” kata Mahfud.

Dijelaskan Mahfud, pemerintah memiliki posko-posko yang dapat dijadikan pusat informasi yang tepat terkait berita berita perkembangan.

“Diharapkan masyarakat pemerintah dan tokoh-tokoh pemuda di Natuna supaya sering mengecek informasi ke pusat,” kata Mahfud.

“Insya Allah saya akan mengkomunikasikan dengan presiden semua ini yang terjadi, karena Presiden sangat sibuk. Saya tetap akan menyampaikan ada keinginan teman-teman bertemu dengan Presiden,” kata Mahfud

Bupati Natuna, Drs Abdul Hamid Rizal menjelaskan adanya penolakan dari warga Natuna karena lokasi karantina ratusan WNI dari Wuhan itu berdekatan dengan permukiman warga. Apalagi, pemerintah pusat terlambat menginformasikan keputusan ini ke pemerintah Kabupaten Natuna sehingga masyarakat pun hanya mendengar kabar dari media massa saja.

“Seperti kata Pak Mahfud karena terlalu cepat evakuasinya, jadi ya mungkin informasinya (dari pemerintah pusat) agak sedikit terlambat,” ujar Hamid Rizal.

Menurut dia, merupakan hal yang wajar bila masyarakat cemas terhadap WNI yang dievakuasi ke Natuna karena virus Corona. Kurangnya sosialiasi pun turut menambah kecemasan warga Natuna.

“Ini mendadak, sehingga belum sempat kita sosialisasikan. Jadi, sedikit ada kecemasan dari masyarakat. Sekarang ini, tim kita di lapangan menyosialisasikan agar masyarakat tenang dan tidak terlalu was-was,” tuturnya. Namun, kekhawatiran ini pun menurut Abdul sudah tak ada lagi karena ia sudah mendapatkan penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD, Menkes Terawan Agus Putranto dan Mendagri Tito Karnavian bahwa pemerintah pusat akan menangani semua permasalahan yang ada di Natuna dengan masyarakat yang ada di Natuna. “Jadi, tidak hanya menangani yang pulang, tapi masyarakat Natuna juga ditangani,” kata Hamid Rizal

Dalam kesempatan itu, Hamid Rizal mengatakan lokasi karantina dengan permukiman masyarakat memang hanya berjarak sekitar 1,7 kilometer. Meski begitu, menilai jarak tersebut masih aman untuk warga Natuna. Ia juga menegaskan tidak ada warga yang melakukan eksodus dari Natuna. “Kalau masyarakat eksodus, Natuna bakal kosong,” jelas Hamid Rizal (Red)

 

 

Pos terkait