Pemkab, DPRD dan Masyarakat Tolak Natuna Jadi Tempat Karantina WNI dari China

Natuna (Gegraknesw)-Ratusan masyarakat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau menolak kedatangan ratusan WNI dari Provinsi Hubei China. Beberapa kota di Provinsi Hubei diisolasi lantaran penyebaran virus corona.

Sebanyak lebih dari 200 WNI dilaporkan akan segera dievakuasi dari Hubei dalam waktu dekat. Kabar yang beredar mereka akan ditempatkan di Natuna.

Bacaan Lainnya

Terkait hal tersebut, warga Natuna menyampaikan penolakannya. Sikap itu disampaikan saat sejumlah organisasi masyarakat di Natuna bertemu dengan Ketua DPRD dan Anggota DPRD Natuna di Ruangan sidang Paripurna Kantor DPRD Natuna, Sabtu (1/2/202). Mereka menyampaikan unek-unek terkait keresahan mereka.

Pertemuan itu dihadiri Serektaris Daerah (Sekda) Natuna, Wana Siswandi,Ketua DPRD Natuna Ades Putra,  Dandim dan Wakapolres.

Bupati Natuna, Drs Abdul Hamid Rizal melalui WhatsApp Kabag Humas Pemkab Natuna, Defrizal Sabtu (1/01/2020) ,menolak keras rencana Pemerintah pusat tersebut, pasalnya secara daya dukung, Natuna dinilai masih sangat minim.

“Saya rasa perlu dipertimbangkan lagi. Karena kemampuan kapasitas Rumah sakit di Natuna sangat terbatas, dengan peralatan medis yang juga tidak selengkap seperti di Jakarta,” kata Hamid Rizal

Hamid Rizal mengatakan, Pemerintah Natuna saat ini telah berupaya melindungi masyarakat dari ancaman virus Corona.

Dengan demikian Ia mengajak, seluruh masyarakat Natuna bersama-sama menolak Pemerintah pusat menjadikan tempat Karantina bagi WNI Wuhan, dengan aturan dan cara yang baik pula.

Sebagai Bupati, saya harus melindungi rakyat saya dari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Mari sama-sama kita tolak ini dengan cara yang baik, tanpa adanya kekerasan,” ajak Hamid Riza.

Hamid juga menghimbau seluruh masyarakat Natuna khususnya, dapat meningkatkan kewaspadaan terkait situasi darurat global virus Corona oleh WHO.

Dengan adanya pengumuman situasi darurat global terkait virus Corona oleh WHO, tentu kita mesti meningkatkan kewaspadaan diri dan keluarga,” pinta Hamid Rizal

Hal yang sama juga di katakan oleh anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra juga menyatakan menolak kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai di Natuna.

“Fasilitas kesehatan saja tidak mendukung, kenapa harus Natuna dijadikan tempat karantina,” kata Hadi Candra

.Seperti diketahui, surat pemberitahuan dari Kemenkes terkait Natuna akan dijadikan lokasi isolasi beredar. Selain RSBP Batam, RSUD Embung Fatimah, RSUD Natuna juga ditunjuk sebagai lokasi karantina sementara para WNI.

Untuk karantina di RSUD Natuna, beredar surat yang ditandatangani Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ, MPH dari Kemenkes.

Mereka meminta tenaga dari Ikatan Psikologi Klinis (IPK) dan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) untuk diturunkan ke Natuna.

“Sehubungan dengan adanya pemulangan WNI dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok dan Proses Karantina selanjutnya yang akan dilaksanakan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, bersama ini kami memohon saudara menugaskan, 1 orang psikiater, 3 orang psikolog, 1 orang perawat jiwa,”

“Tenaga kesehatan tersebut di atas akan melakukan pelayanan kesehatan jiwa di lokasi karantina selama 14 hari sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 16 Februari 2020. Adapun beban dan akomodasi dibebankan kepada Kementerian Kesehatan,” tulis surat tersebut. (red)

 

Pos terkait