Pemkab-DPRD Natuna Tolak Penghapusan Tenaga Honorer

Wan-Aris-bersama-Wabup-Natuna-Ngesti-Yuni-Suprapti.

Natuna (Gebraknews)-Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Harismunandar dan Wakil Bupati Natuna Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti meminta pemerintah kembali mengkaji kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Kemen PAN RB dan BKN untuk menghapus pegawai honorer atau pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Menurut Haris, jika kebijakan atau kesepakatan itu diterapkan, maka seluruh pegawai honorer atau pegawai tidak tetap yang selama ini bekerja di lingkungan Pemkab, Pemprov, dan organisasi pemerintahan lainnya berhenti bekerja.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Natuna Hj Ngesti Yuni Suprapti

Dengan diberhentikan sebagai pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, akan menambah pengangguran baru khusunya di Kabupaten Natuna. Padahal sebagian dari mereka sudah mengabdi hingga belasan tahun.

“Jujur, diakui atau tidak keberadaan para tenaga honorer atau pegawai tidak tetap itu selama ini sudah cukup banyak membantu pelaksanaan pekerjaan para PNS tersebut,” kata Wan Haris Munandar kepada Wartawan di Kantor DPRD Natuna, Rabu (29/1/2020).

Menurut Politisi Partai Nasdem ini UU Otonomi Daerah menerangkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur ketentuan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Apalagi selama ini penggajian tenaga honorer bersumber dari APBD.

“Kecuali penggajian tenaga honorer itu pakai APBN. Bisa mereka mengatur itu, ini kan memakai APBD. Ngawur mereka itu,” ujar Haris.

Ia meminta pemerintah pusat untuk berpikir ulang. Mengingat ini menyangkut kemslahatan orang banyak. Serektaris Partai Nasdem Natuna  ini mengaku lebih setuju jika tenaga honorer yang ada dijadikan PNS atau PPPK. Apalagi terdapat beberapa tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun.

“Saya dukung jika diangkat menjadi PNS atau PPPK. Toh kualitasnya mereka pun tidak diragukan lagi,” pungkas Haris

Sementara itu Wakil Bupati Natuna, Dra Hj Ngeti Yuni Suprapti juga tak sependapat dengan wacana pemerintah pusat jika serta merta dihapus begitu saja. Akan tetapi penghapusan itu dapat dilakukan bila tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Saya setuju jika pemerintah pusat melakukan asesmen untuk diangkat menjadi PNS,” kata Ngesti di kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Senin (28/1/2020)

Dikarenakan sejauh ini kehadiran tenaga honorer sangat diperlukan. Terutama dalam menunjang tugas dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, kualitasnya pun setara dengan PNS. “Intelegensinya pun tidak kalah artinya secara SDM tenaga honorer itu bagus,” ujar Ngesti.

Ketua Komis I DPRD Natuna Wan Haris Munandar

Langkah yang dapat dilakukan oleh Pemkab Natuna yakni meminta kuota formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lebih banyak. Dengan harapan dapat mengakomodasi jumlah tenaga honorer yang ada saat ini.

Pos terkait