Pemuda Muhammadiyah Batam bersama Rakyat dan Buruh Menolak UU Cipta Kerja

Gebraknews.co.id, Batam – Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang(UU) memantik kontra dari berbagai kalangan. Soalnya, sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut dinilai merugikan buruh bahkan hingga lingkungan.

Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Batam turut menyatakan sikap tegas menolak undang-undang ini.

Bacaan Lainnya

Mahayuddin, Ketua PDPM Batam

Ketua PDPM Batam Mahayuddin menyebut, dengan disahkannya undang-undang itu, artinya pemerintah kurang berpihak kepada buruh khususnya dan masyarakat pada umumnya.

“Jadi kebijakan negara hari ini untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan pemodal? Dengan diundang-undangkannya RUU Cipta Kerja ini, maka jelas pemerintah kurang berpihak pada masyarakatnya tapi lebih mementingkan kemauan pemodal,” kata Mahayuddin di Batam, Selasa (6/10/2020).

Mahayuddin menyoroti sejumlah pasal yang dinilai bermasalah.
“Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang itu merugikan pekerja atau buruh, diantaranya penghapusan Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan, pencantuman Pasal 59 UU Ketenagakerjaan terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT, adanya pasal 77 serta sejumlah pasal lain yang didalamnya tidak berpihak kepada kaum buruh bahkan lingkungan hidup,” terangnya.

Namun di lain sisi, Mahayuddin berpesan, jangan pula sampai momen ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan informasi bohong dibumbui dengan narasi tertentu yang dikhawatirkan akan menambah panas suasana.

Pemuda Muhammadiyah Batam, tambahnya, akan selalu bersama masyarakat Batam dan berjuang bersama buruh menolak UU Cipta Kerja. Dengan harapan pemerintah pusat maupun DPR mendengar suara jeritan rakyat untuk tidak memaksakan kehendak dengan UU tersebut.

Senada dengan itu,  pengurus PDPM Batam lainnya, Adiansyah mengatakan, Pemuda Muhammadiyah Batam prihatin dengan kebijakan eksekutif dan legislatif yang mengesahkan UU Cipta Kerja dikala buruh atau rakyat indonesia menolak. “Sejak awal aturan itu rapuh, banyak pasal kontroversial,” kata pria yang menjabat Bendahara Umum PDPM Batam ini.

Adiansyah, Bendahara PDPM Batam

Sekata dengan Mahayuddin, menurut Adian, banyak poin dalam peraturan tersebut yang merugikan pekerja. “Penolakan ini juga sebagai sikap Pemuda Muhammadiyah Batam akan bersama masyarakat dan turut berjuang bersama buruh menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja,” tukasnya.

(Ifan) 

Pos terkait