Gebraknews.co.id, Karimun – Aksi unjuk rasa warga Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, terkait persoalan lahan mangrove menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Sugie, Mawasi, memberikan penjelasan mengenai aksi tersebut.
Menurut Mawasi, aksi unjuk rasa tersebut dipicu oleh ketidakpuasan sebagian warga terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat terkait penjualan lahan milik bersama masyarakat Desa Sugie.
“Aksi ini bukan yang pertama kali terjadi. Sepanjang Januari ini, sudah tiga kali warga melakukan demonstrasi terkait tuntutan mereka soal lahan mangrove,” ujar Mawasi saat dimintai keterangan, Selasa (28/01/2025).
Mawasi menjelaskan, penjualan lahan tersebut telah dikoordinasikan secara berkelompok, bahkan dokumen-dokumennya telah dipersiapkan. Namun, aksi unjuk rasa terus terjadi karena adanya perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat.
“Sebelumnya, masyarakat sudah beberapa kali bertemu saya, bahkan melakukan mediasi di kantor desa terkait penjualan lahan ini. Lahan tersebut yang berada di zona putih, dan masyarakat menganggapnya sebagai warisan nenek moyang. Penjualan lahan ini awalnya telah disepakati bersama,” jelas Mawasi.
Ia mengungkapkan, rencana penjualan lahan tersebut sempat dibatalkan. Awalnya, lahan itu hendak dijual ke salah satu perusahaan dikordinir salah satu warga bernama Diman, pada tahun 2023, namun transaksi tidak terealisasi. Selanjutnya, lahan tersebut direncanakan dijual kepada perusahaan Gurin, tetapi beberapa hari sebelum aksi demo, rencana tersebut kembali dibatalkan.
“Saya menduga aksi ini terjadi akibat kesalahpahaman. Jika lahan ini jadi dijual, hasilnya dibagi untuk masyarakat, dan pihak desa sifatnya hanya membantu sesuai kesepakatan masyarakat,” ungkap Mawasi.
Menanggapi sejumlah tudingan yang beredar di media sosial, Mawasi mengimbau pihak-pihak terkait agar jangan menyebarkan informasi yang tidak berdasar sehingga bisa memicu fitnah.
“Kami selaku pemerintah desa tetap berkomitmen menjaga kondusivitas dan kedamaian di desa yang kita cintai ini. Sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat, kami selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan, apapun persoalan tentu bisa diselesaikan dengan duduk bersama secara kepala dingin,” ujarnya.
