Permasalahan PPDB di Batam, Ini Masukan dari Uba Sigalingging

Gebraknews.co.id, Batam – Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batam masih menjadi keluhan dari masyarakat. Pasalnya, banyak calon murid yang tidak tertampung oleh sekolah negeri yang ada di Kota Batam. Masyarakat kurang mampu dihadapkan dengan pilihan melanjutkan pendidikan anak ke sekolah swasta atau putus sekolah. Hal ini seakan sudah menjadi penyakit tahunan bagi pendidikan di Kota Batam.

Anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging, angkat bicara menanggapi persolan ini. Dia menilai, Pemko Batam tak serius mencarikan solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada di Kota Batam.

Muat Lebih

“Sampai hari ini kita melihat tidak ada langkah-langkah konkrit yang dilakulan oleh Pemko Batam untuk mengatasi masalah pendidikan. Sebagai contoh, pertama, Pemko tidak punya database jumlah siswa yang masuk ke SD maupun SMP. Database ini sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebitihan sekolah dan ruangan kelas.

Kemudian, Pemko tidak melakukan langkah-langkah serius untuk meminta bantuan ke pusat, serta mengajukan permohonan lahan buat pembangunan sekolah kepada BP Batam. Kemudian Pemko tidak memiliki agenda membantu masyarakat miskin untuk dapat bersekolah di sekolah negeri,” kata Uba kepada Gebraknews, Senin (10/6/2019).

Menurut Uba, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meminimalisir bahkan mengatasi penyakit tahunan dunia pendidikan di Kota Batam tersebut.

Diantaranya, Politikus Hanura itu mengatakan, Pemko mesti meningkatkan jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Batam, atau setidaknya memberikan subsidi bagi anak-anak miskin yang bersekolah di sekolah swasta.

“Solusi dari permasalahan ini, pertama, Pemko harus memiliki database anak-anak yang bersekolah. Kedua, meningkatkan jumlah pembangunan sekolah. Bisa dengan membangun sekolah baru, atau membangun sekolah bertingkat untuk bisa menampung jumlah siswa yang lebih besar. Ketiga, dengan menganggarkan dana pendidikan untuk subsidi bagi anak-anak miskin di sekolah swasta. Hal ini harus memiliki acuan yang jelas, terutama terkait pendapatan orang tua,” terang Uba.

Uba Sigalingging juga menyarankan agar Pemko membuat regulasi yang jelas tentang biaya pendidikan di sekolah swasta. Sehingga tidak menimbulkan disparitas uang sekolah yang sangat memberatkan bagi siswa yang kurang mampu.(Ifan)

Pos terkait