Sarolangun, Gebraknews.co.id – Penjabat (PJ) Bupati Sarolangun, Dr. Bahri, menyebut bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran cadangan untuk tahun 2025. Kewajiban ini merujuk pada surat edaran dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
“Dalam surat edaran dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan memang tidak disebutkan jumlah pasti dana yang harus dicadangkan. Oleh karena itu, kami telah membahasnya bersama OPD terkait penghematan anggaran di berbagai kegiatan,” ujar Bahri saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Menurutnya, beberapa pengeluaran yang dianggap kurang berdampak langsung pada output kinerja OPD akan ditunda, seperti kegiatan rapat, bimbingan teknis (bimtek), dan biaya pertemuan di hotel.
Selain itu, Pemkab Sarolangun juga tetap menjalankan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Kesehatan Gratis (PKG).
“Misalnya, jika ada masyarakat yang berulang tahun, mereka bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan umum (general check-up) yang biayanya ditanggung pemerintah daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Sarolangun telah mengadakan rapat dinas untuk mengumpulkan data awal terkait pelaksanaan program MBG dan PKG. Pendataan mencakup pemeriksaan kehamilan serta kesehatan anak balita, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan.
“Jika alat pemeriksaan kesehatan belum lengkap, maka akan dibeli menggunakan anggaran cadangan,” tambahnya.
Saat ini, Pemkab Sarolangun tengah melakukan efisiensi anggaran sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait pemotongan dan refocusing dari APBD dan TKD. Dari total APBD Rp1,4 triliun, mengalami penyusutan menjadi Rp1,2 triliun akibat kebijakan refocusing.
“Di sisi lain, APBD kita juga mengalami defisit karena adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4.000 orang. Namun, program prioritas dan layanan publik tetap berjalan, terutama di bidang pelayanan dan pembangunan,” pungkasnya.
Penulis: Mara
