Gebraknews.co.id, Kepri – Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Penguatan APIP dalam Pengawasan Program Strategis Nasional (PSN), Kamis (20/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aston Hotel & Residence, Pelita, Kota Batam itu dibuka Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Sejumlah pejabat hadir, di antaranya Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Wakajati Kepri Irene Putrie, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, Dirkrimsus Polda Kepri AKBP Silverster Mangombo Marusaha Simamora, serta Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pengawas Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peran strategis dalam memastikan seluruh program strategis nasional berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ia menyebut penguatan APIP di lingkungan Pemprov Kepri diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi risiko dan potensi masalah, sekaligus menumbuhkan budaya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“PSN diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai program,” ujar Arif.
Program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Seluruhnya mendukung visi pembangunan nasional Menuju Indonesia Emas 2045, yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rakorwasda 2025 mengusung tema Penguatan APIP dalam Pengawasan di Pemerintah Provinsi Kepri Menuju Tata Kelola PSN yang Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan diisi sejumlah agenda, mulai dari pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kepri dan BPKP Kepri tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya, hingga berbagai sesi sosialisasi. Materi yang dibahas meliputi sinergi pengawasan di wilayah Kepri, koordinasi APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan masyarakat, titik rawan korupsi pada pelaksanaan PSN, hingga penguatan pengendalian internal.
Selain itu, dibahas pula pencegahan tindak pidana korupsi pada PSN, peran APIP daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung program strategis nasional.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan atas capaian nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penghargaan bagi instansi dengan tindak lanjut 100 persen. (LD)
