Ratusan Guru Honorer Datangi Kantor DPRD Natuna  Minta Direkomendasikan Kepresiden Diangkat Jadi PNS

Natuna (Gebraknews) Ratusan tenaga Pendidikan Honorer Non Katagori mendatangi gedung DPRD Natuna, Rabu (5/8/2020). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada wakil rakyat.

Para guru honor yang dipimpin  SA  disambut lansung Ketua DPRD Natuna Andes Putra dan jajaran Komisi I DPRD Natuna. Mereka menggelar hearing terkait sejumlah permasalahan.

Bacaan Lainnya

SA  dalam kesempatan tersebut menyampaikan aspirasi dari guru honorer, khususnya yang usianya di atas 35 tahun. Yakni meminta pengangkatan PNS tanpa tes, khusus bagi para guru honorer melalui keputusan presiden, seperti bidan PTT dan perangkat desa

‘’Saya telah mengabdi menjadi guru honorer kurang lebih 13 tahun,’’kata SA.

Kedatangannya kesini, meminta restu dari Dewan, Pemkab, Disdik, untuk mengeluarkan rekomendasi, kepada Presiden, agar diangkat menjadi PNS.

“Kami berharap lewat rekonendasi itu, Presiden mau mengabulkan permintaan kami,” harapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Natuna, Andes Putra beserta sebahagian anggota DPRD, turut iba, atas nasib yang dialami para guru honorer. Dari segi pendapatan sangatlah minim, karena penghasilan mereka tidak sesuai dengan UMK. Oleh sebab itu, pihak DPRD Natuna sangat merespon keinginan para guru.

“Saya juga termasuk mantan guru dan sangat merasakan apa yang dialami oleh ibu dan bapak sekalian,” kata Andes Putra.

Ditempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Wan Arismunandar, mengaku welcome terhadap kedatangan para guru. “Di dalam ruangan ini kami sepakat akan mengeluarkan rekomendasi. Namun karena jumlah anggota yang hadir tidak cukup, maka akan kami bahas lagi. InshaAllah pasti semua setuju,” kata Wan Aris.

Senin lalu, kata Wan Aris, pihaknya mendampingi Ketua Komisi VI DPR-RI, Ansar Ahmad ke Kabupaten Natuna, khususnya saat melakukan kunjungan ke Kecamatan Bunguran Barat, UPTD Dinas Pendidikan telah menyampaikan usulan ini.

“Jadi jauh sebelum ibu datang kesini, persoalan ini sudah dilontarkan. Harapan kita semoga apa yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Wan Aris.

Kadis Pendidikan Natuna, Suherman, mengakui jika jumlah guru di Natuna sudah cukup. Yang kurang itu guru PNS. Hal tersebut dikatakannya, saat pihaknya melakukan pendataan kembali.

Kurangnya pemerataan guru pengajar disekolah, akibat adanya tumpukan guru disalah satu sekolah. “Oleh sebab itu kami akan melakukan mutasi guru besar-besaran, sehingga semua sekolah bisa tercover. Jadi tidak ada lagi yang namanya sekolah kekurangan guru,” ujart Suherman.

“Jika ada mutasi besar-besaran, saya tidak ada kepentingan. Niat kami untuk pemerataan guru disetiap sekolah,” kata Suherman.

Dikatakannya, ada 4 pembiayaan untuk guru di Natuna, yaitu 1 PNS, Honor GTT, Honor dari dana BOS serta Honor Sekolah.

“Selain itu, kami juga telah melakukan kuching clinic dengan PKN, Menpan RB, untuk tidak membuka tes PNS, tentang guru di Natuna, tahun 2021. Kecuali instansi lain,” kata Suherman.

Wan Arismunandar Ketua Komisi I DPRD Natuna

Kami juga sampaikan bagaimana caranya, agar guru sekarang diangkat jadi P3K. Ini yang kami katakan saat couching clinic. Bedanya PNS sama P3K hanya dana pensiun saja, yang lain sama.

Sementara itu Junaidi anggota DPRD Natuna mengatakan, secara pribadi dirinya siap mendukung para guru. “Saya meminta agar kita bersama-sama,” ujar Junaidi.

“Semoga hati Pemerintah Pusat terbuka bagi mereka, yang telah menjadikan banyak anak bangsa ini orang berguna,” tegas Junaidi.

Lain halnya dengan Pang Ali, dirinya mengaku prihatin melihat situasi guru honorer saat ini. Oleh sebab itu Ia meminta agar Kadis Pendidikan melakukan pemerataan guru disekolah.

“Ini merupakan lagu lama. Saya setuju itu dimutasi besar-besaran,” kata Pang Ali. (Rd)

 

Pos terkait