Soal Pembagian Sertifikat, Gubernur Lira Menilai Statment Ketua DPRD Batam Sakiti Masyarakat Kampung Tua

Gebraknews.co.id, Batam – Terkait pernyataan, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang minta hentikan sementara pembagian sertifikat gratis untuk kampung tua menjadi suatu permasalahan. Menurut Gubernur Lira Kepri, Muhammad Nur bahwa yang mengeluarkan sertifikat itu hak negara atau pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam dan sangat aneh kalau seorang Ketua DPRD Batam menolak hak-hak masyarakat atas tanahnya

“Kami anggap ini sebuah persoalan besar, karena beliau adalah wakil rakyat yang saat ini menjadi ketua DPRD. Yang
seharusnya membela kepentingan masyarakat khususnya, masyarakat di kampung tua yang notabenenya adalah penduduk asli dari Kota Batam,” jelas M. Nur, di Batam, Senin (28/9/2020).

Bacaan Lainnya

Untuk mendapatkan legalitas kampung tua itu, butuh perjuangan puluhan tahun dengan berbagai aksi maupun lakah pengurukuran lokasi dan tahap administrasi yang dimulai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 104 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh H. Nyat Kadir yang ketika itu Walikota Batam.

Hampir 15 tahun berjalan pengurusan legalitas Kampung Tua mulai dari SK Walikota Batam dan saat BP Batam dijabat oleh H. Muhammad Rudi sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam masyarakat batam khususnya yang ada di kampung tua merasa lega karena mendapat legalitas atas tanah.

“Alhamdulillah masyarakat bahagia atas terwujudnya harapan dan cita-cita mereka yang sudah nunggu puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya dari nenek moyang mereka untuk mendapatkan legalitas tanah mereka di Kampung Tua. Dan akan menjadi bumerang ketika DPRD Batam meminta menghentikan sementara pembagian sertifikat. DPRD Batam Jangan Sakiti Masyarakat Kampung Tua. Kalau warga di kampung tua marah bisa ribut Batam,” pungkasnya.

Ketua OKK DPD KNPI Kepri itu merasa tidak wajar seorang Ketua DPRD Batam, Nuryanto memberikan pernyataan dalam (RDPU) Rapat bahwa Kampung Tua saat ini, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Saya rasa sangat lucu terkait dengan statement Ketua DPRD Batam ini, yang meminta menghentikan pembagian sertifikat bagi masyarakat Kampung Tua. Sebagai Ketua Wakil rakyat, seharusnya membela kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di kampung tua yang notabene nya adalah penduduk asli Kota Batam.

Kata M. Nur, lebih baik Cak Nur (sapaan akrap) Nuryanto, tidak mengurusi soal legalitas atau sertifikat tanah masyatakat. Cak Nur harusnya lebih fokus kepada aspirasi tentang kesejahteraan masyarakat. Dan kalau hari ini negara (pemerintah) pusat sudah berani mengeluarkan sertifikat artinya tidak ada dasar hukum yang dilanggar di situ.

“Dan saya rasa semua orang-orang yang terlibat atas perjuangan mengeluarkan sertifikat ini tentu sudah mengkaji melihat mempertimbangkan segala sesuatunya, sehingga sertifikat itu bisa dibagikan,” jelasnya.

Ketika seorang Ketua DPRD memberikan pernyataan meminta dihentikan pembagian hak masyarakat atas tanah, tentu menimbulkan pertanyaan, ini ada kepentingan apa di balik statement yang disampaikan. Sebagai masyarakat hal ini sangat menyedihkan, sehingga muncul rasa curiga bahwa dibalik statement bernuansa politis.

“Urusan politik tentu kita harus profesional. Jangan masyarakat yang dikorbankan. Hari ini masyarakat ingin bersama pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia termasuk masyarakat Kampung Tua. Dan itu harusnya didukung oleh wakil rakyat. Mestinya Ketua DPRD meminta dipercepat keluarnya, bukan meminta dihentikan,” papar M. Nur.

Ketua DPRD Batam Nuryanto, yang dihubungi melalui nomor telepon pribadinya dan melalui pesan whatsapp, Selasa (29/9), hingga berita ini diturunkan belum menjawab konfirmasi wartawan.

(Red)

Pos terkait