Timun Bungkuk dan Politik Uang

Catatan Ifan Tanjung

Oleh sebagian orang, istilah timun bungkuk atau mentimun bungkuk barangkali agak asing. Tetapi, bagi yang berasal dari Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera pada umumnya mungkin sudah familiar dengan adagium timun bungkuk ini.

Bacaan Lainnya

Timun bungkuk, masuk karung bersama timun lainnya namun tidak masuk dalam bilangan. Tidak dianggap dan hanya sebagai pencukup saja.

*

Beberapa waktu lalu, kami bercengkrama dengan beberapa orang politisi senior dalam satu kesempatan.
Sangat menarik, sejumlah hal yang disampaikan oleh beberapa politisi ini yang poinnya hampir bertalian.

Katanya, diantara persoalan politik kita saat ini adalah banyaknya oknum yang menjabat tidak memiliki kapasitas dan kompetensi serta politik uang.

Banyak anggota legislatif yang duduk saat ini, hanya sebagai pelengkap kursi saja. Posisinya sebagai anggota dewan hampir tidak ada manfaatnya buat rakyat. Demikian yang kami tangkap.

Politisi dimaksud, ketika orang rapat dia ikut rapat, namun tidak bersuara.
Orang Kunker ke luar kota dia ikut juga, namun buat dia itu hanya sebagai tamasya. Tidak ada fungsinya sebagai wakil rakyat yang benar-benar dia lakoni dengan baik.

Apa sebab hal yang demikian?
Salah satunya adalah kurangnya kompetensi diri yang bersangkutan. Saat seharusnya dia menyuarakan suara rakyat dalam rapat, dia malah tidak mengerti persoalan.

Kadangkala posisinya di komisi yang dibidanginya tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Hal ini tentu boleh saja apabila yang bersangkutan mau belajar dan meningkatkan diri. Yang jadi masalah adalah sudah tidak paham tidak mau pula belajar.

Selanjutnya, yang jadi persoalan adalah yang bersangkutan tidak cakap dalam komunikasi, sehingga dia tak bersuara tatkala seharusnya menyampaikan pendapat. Padahal suaranya, pekerjaannya, berpengaruh langsung terhadap nasib rakyat

Yang demikian patut diberi gelar politisi timun bungkuk. Hanya pencukup untuk memenuhi kursi saja, tetapi tidak ada kontribusinya.
*
Soalan lainnya, adalah politik uang. Sang Politisi sudah keluar modal banyak, yang difikiran bukan lagi masyarakat tetapi bagaimana cara balik modal dan untung besar. Perannya tidak lagi untuk memperjuangkan masyarakat. Hal ini berlaku untuk legislatif dan eksekutif.

Sebelum menulis catatan ini, tadi siang, saya tengah membeli suatu keperluan di sebuah warung kelontong.
Tatkala saya duduk menunggu yang saya pesan, lalu datang dua orang pemuda menawarkan brosur dan mempromosikan salah satu kandidat calon kepala daerah kepada saya dan orang lainnya yang ada di warung tersebut. Jelas mereka ini adalah tim sukses dari calon kepala daerah. Saya mendengarkan apa yang mereka sampaikan hingga kemudian mereka pergi ke tempat lain. Sepeninggal tim sukses itu, datang pemilik warung menyerahkan barang yang saya beli. Sembari menerima uang dari saya, Dia berkata.
“Tadi tim sukses ya bang?”

Saya mengiyakan.

“Kalau cuma promosi tidak ada uangnya gimana mau kita pilih. Kasih uang dulu baru kita pilih,” katanya sembari tertawa.

Saya menanggapi dengan senyum kecut, lantas berlalu meninggalkan warung tersebut.

Hingga menulis tulisan ini saya berpikir, pemilik warung itu, seperti halnya sebagian masyarakat yang lain masih memaknai pola yang salah dalam memilih pemimpin. Pemahaman yang salah ini menumbuh suburkan politik uang. Penyebabnya tidak hanya dari politisi saja tetapi dari masyarakat sendiri, sehingga jadilah politik sebagai barang dagangan, politik transaksional.

Ini bukan hal baru, karna mahalnya ongkos politik, politisi keluar uang besar untuk modal kampanye, setelah duduk mengembalikan modal dan sedapat mungkin mengumpulkan laba dengan berbagai cara. Dengan pola inilah salah satunya yang memunculkan bibit koruptor baik di legislatif dan eksekutif dan merongrong uang negara.

Untuk itu, menjelang Pilkada serentak kali ini, masyarakat harus lebih cerdas bila tidak ingin mendapat pemimpin korup yang hanya akan mementingkan dirinya dan kelompoknya jika sudah beroleh jabatan.

Masyarakat jangan lagi mau disuap untuk memilih calon tertentu. Bayangkan lima tahun lamanya nasib kita dipegang oleh pemimpin tersebut, sedang kondisi kita saat ini sedang tidak baik akibat dilanda pandemi. Jika dapat pemimpin yang abal-abal, maka kian terpuruk lah daerah kita.

Ada yang bilang, terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Sebenarnya, akan lebih baik tolak uangnya laporkan orangnya.

Satu lagi, sebelum menentukan pilihan pastikan calon tersebut memiliki kapasitas yang mumpuni dan memiliki integritas.

Pos terkait