Tolak Cantrang, Bupati dan DPRD Natuna Ajak Masyarakat Menghadap Presiden

Natuna (Gebraknews)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna yang kedua kalinya menggelar hering bersama  Aliansi Nelayan Natuna (ANNA), di ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna. Kamis, (27/02/2020).

Rapat tersebut mendadak digelar, pasca datangnya  penolakan dari  sekitar seribu ANNA terhadap rencana pengoperasian pukat Cantrang oleh ratusan kapal nelayan Pantura di perairan laut Natuna.

Bacaan Lainnya

Bupati Natuna Drs Abdul Hamid Rizal menandatangan berita acara penolakan Cantrang beroperasi di laut Natuna

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Natuna bersama Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal menyetujui dan mendukung penolakan dari ribuan masyarakat Nelayan Natuna, terhadap pukat Cantrang.

Pasalnya, Pukat Cantrang adalah merupakan alat tangkap Ikan yang dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merusak terumbu karang dan dapat merusak ekosistem laut.

Dalam penyampaian  ketua aliansi nelayan Natuna (ANNA) Hendry menyampaikan, beberapa tuntutan penolakan diantara

“1.menolak nelayan pantura yang membawa cantrang. 2. meminta DPRD terus memperjuangkan penolakan cantrang smpai ke provinsi dan pusat, dan hingga penolakan ini di terima”, ujar Hendri di hadapan bupati Natuna dan ketua DPRD Natuna.

Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki SH menandatangani berkas penolakan cantrang beroperasi di Laut Natuna

Hendry menjelaskan, dilaut Jawa wilayah tangkapan nelayan sudah berkurang, zona tangkap mereka sudah tidak ada ikan lagi. Makanya mereka ingin beralih di Natuna dengan alat cantang itu.

Hendry menambahkan, soal bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat untuk nelayan Natuna. Itu hanya iming-iming belaka, tanpa kehadiran nelayan Cantrang pun pemerintah wajib memberikan bantuan untuk nelayan. Sebab itu, sudah tugas pemerintah untuk membantu rakyatnya.

“Initinya kami Aliansi Nelayan Natuna tetap menolak Cantrang, hingga kebijakan ini dikaji ulang oleh pemerintah. Untuk itu, kami mengharap dukungan dari DPRD dan Pemerintah daerah untuk sama-sama berjuang menolak cantrang di laut Natuna,”pinta Hendri.

Masa dari Aliansi Nelayan Natuna melakukan Demo di Kantor DPRD Natuna menolak cantrang beoperasi di Perairan Laut Natuna

Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal menyikapi penolakan dari ketua ANNA juga setuju untuk menolak kedatangan nelayan pantura yang menggunakan alat tangkap sejenis Cantrang tersebut untuk beroperasi di laut Natuna Utara. Kata Hamid  kedatangan atau kehadiran alat tangkap sejenis Cantrang akan merusak ekosistem laut juga akan merusak kearifan lokal daerah ini.

“Selain merusak ekosistem laut alat tangkap ini juga merusak kearifan lokal, Karena kearifan lokal kita daerah ini untuk menjaga ekosistem laut sudah turun temurun dan sudah bertahan tahun,’’kata Hamid Rizal.

Sebagai tindak lanjut penolakan dari tuntutan tersebut Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal
berencana akan menyurati Menkopolhukam dan presiden untuk mengkaji ulang kedatangan nelayan pantura yang membawa alat tangkap sejenis Cantrang tersebut.

““Masyarakat Natuna bukan untuk hidup saat ini saja, tetapi untuk kelangsungan hidup anak cucu kedepan. Saya akan ajak, DPRD dengan perwakilan nelayan kita audensi langsung dengan Presiden tolak Cantrang demi anak cucu” kata Hamid.

“99 persen wilayah Natuna itu laut, ladang kami dilaut, kalau laut kami dihancurkan matilah kami,”Bupati Natuna Hamid Rizal.

Masyarakat yang menolak Cantara beroperasi di Laut Natuna

Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan penolakan kedatangan nelayan pantura dengan alat tangkap sejenis Cantrang masuk ke laut Natuna Utara oleh ketua DPRD Dan bupati Natuna serta ketua dan wakil aliansi nelayan Natuna

Turud hadir didalam ruangan rapat Palipurna DPRD Natuna tersebut  Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Kapolres Natuna, Ike Krisnadian, dan perwakilan Kodim 0318 Natuna. Dan sejumlah perwakilan nelayan Natuna. (Red)

 

 

 

Pos terkait