Utamakan Kepentingan Masyarakat, Pemkab Kampar dan PLN Mari Duduk Bersama

 

Oleh: Dr. Herman Rozie S.STP., M.SI.

Bacaan Lainnya

Kepentingan masyarakat adalah di atas segalanya. Hal ini sepenuhnya berlaku kepada pejabat publik atau pemangku kebijakan yang berkaitan langsung dengan khalayak banyak.

Sebagai pemangku kebijakan, keputusan yang kita buat tentulah harus ditimbang masak-masak, sebab outputnya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Saya mengamati dari jauh persoalan yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terjadi baru-baru ini.
Bagaimana tidak menarik perhatian saya sebagai putra Kampar. Sebab isu ini sontak menjadi trending topik dan diangkat oleh sejumlah media nasional.
Listrik di Balai Bupati diputus oleh PLN karena menunggak, lantas dibalas dengan penyegelan kantor PLN.

“Berkelahi gajah dengan gajah, semut yang bakal mati terinjak,”
Beradu tuah Pemkab dengan PLN masyarakat yang dikhawatirkan terkena dampaknya.

Melihat persoalan ini, saya jadi teringat satu momen saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan (Dinas Perkimtan) Kota Batam.

Ketika itu, salah satu rusunawa yang kami bawahi menunggak listrik kepada PLN beberapa bulan karna persoalan teknis. Saya bersyukur meski menunggak, waktu itu listrik rusun tidak sampai diputus oleh PLN yang notane dikelolala oleh Bright PLN Batam. Jangankan diputus, bahkan dipersoalkan mereka pun tidak.

Apa sebabnya?
Semenjak rusun menunggak listrik, saya intens menjalin komunikasi dengan pihak Bright PLN Batam. Setiap bulan saya juga bersurat kepada mereka terkait persoalan ini. Sehingga mereka paham dan memaklumi.
Jika komunikasi tidak saya jalin demikian tentu listrik sudah diputus.

Sebagai putra Kampar yang perhatian saya tidak pernah luput-luputnya terhadap perkembangan kampung halaman, bukan bermaksud menggurui atau mungkin sependek pengetahuan dan informasi yg saya miliki, mohon maaf harus menulis ini:

Sepertinya persoalan ini hanya masalah komunikasi. Maaf, bukankah kedua institusi ini sama-sama di”upah” dari uang rakyat?
Ketika berseteru yang pasti dirugikan adalah rakyat, kantor instansi pemerintah mati lampunya, maka rakyat tak dapat pelayanan maksimal, ketika kantor PLN disegel, tak bisa bekerja memberikan pelayanan, imbasnya juga kepada masyarakat. Ingat ketika rakyat terkorbankan, pegawai Pemkab ataupun pegawai PLN tak bisa memberikan pelayanan kepada rakyat, namun “Gaji” mereka tetap jalan,..lantas bagaimana dengan rakyat?

Seperti menghela rambut dalam tepung. Rambut jagan putus, tepung jangan pula sampai terserak.
Dengan kepala dingin duduk bersama, niscaya persoalan akan terselesaikan. Turunkan ego dan kembali pada tujuan utama yakni kepentingan rakyat.

Pos terkait