Wakil Bupati Hj Ngesti Yuni Suprapti:  Natuna-Anambas Sudah Pantas Jadi Provinsi

Natuna (Gebraknews)-Bupati Natuna Drs H Abdul Hamid Rizal diwakil Wakil Bupati Natuna, Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti membuka secara resmi kegiatan Forum Rembuk Bersama Bertajuk Pemekaran Natuna menuju Provinsi di Halaman Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) TNatuna, Kamis (23/01/2020)

Selaku panyelenggara kegiatan STAI Natuna di hadiri Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, Kapala Bakesbang Pol Natuna, Muktar Hamad, Ketua LAM Natuna H Wan Zawali Pimpinan Partai Politik se Kabuapten Natuna, LSM, OKP dan Tokoh masyarakat.

Bacaan Lainnya

Ngesti dalam sambutanya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung apa yang kita inginkan sekarang ini tentang pemekaran Natuna-Anambas untuk menjadi Provinsi khusus.

“Mari kita bersama gaungkan keinginan kita untuk menjadikan Natuna-Anambas sebagai Provinsi khusus,”kata Ngesti

Ngesti menjelaskan, keinginan ini sudah lama diwacanakan mulai dari Bupati Hamid Rizal ketika menjadi Bupati Natuna priode pertama dan Mantan Bupati Natuna 2006-2011 Daeng Rusnadi. Beliau sudah membuat wacana untuk pemekaran Natuna menjadi provinsi.

Kepala Dinas Komimfo Natuna Raja Darmika

Dengan alasan melihat potensi Sumber Daya Alam (SDA) Natuna yang melimpah, sepertinya sudah layak Natuna untuk menyandang provinsi. Selain itu, Natuna juga berbatas langsung dengan 9 Negara, sehingga Natuna tidak layak lagi menjadi Kabupaten, tetapi harus menjdi provinsi.
“Apakah kita ingin seperti ini terus, sehingga pemerintah kita tidak ada lagi kewenangan  dalam menggelola laut, karena ini semua sudah dialihkan ke provinsi melalui undang-undang yang baru. Sedangkan saat ini hasil laut kita sangat menjanjikan, mulai dari Migas dan Perikanan,”kata Ngesti.
Ketua DPD II Golkar Natuna ini mengatakan, pemekaran Natuna menjadi provinsi bukan karena adanya sengketa di laut Natuna Utara.  Tapi wacana ini sudah diagendakan beberapa tahun yang lalu. Mengenai illegal fising tersebut, kata Ngesti sudah lama hanya saja tidak terekspose. Sedangkan wacana pemekeran provinsi sudah lama kita gaungkan. Jadi, tidak ada hubungannya antara sengketa laut Natuna Utara dengan pemekaran provinsi.
“Tahun 2014 kita sudah usulkan untuk pemekaran 2 Kabupaten baru (Natuna Barat dan Natuna Selatan). Tapi sekarang ini kita akan memperjuangkan untuk Natuna – Anambas menjadi Provinsi khusus,”ujar Ngesti.
Ngesti menjelaskan, alasan Natuna harus jadi Provinsi merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.

“Soal kewenangan, kita hari ini sejengkal laut pun tidak punya kewenangan kalau statusnya kabupaten. Laut ini wilayah provinsi,” kata Ngesti (Red)

 

Pos terkait